Jakarta, Motoris – Masifnya tren penggunaan mobil listrik di China ternyata membawa dampak buruk yang tidak terduga bagi ketahanan infrastruktur jalan raya. Pemerintah Negeri Tirai Bambu kini mulai menunjukkan kekhawatiran serius terkait lonjakan biaya perbaikan jalan yang terancam melampaui ketersediaan dana anggaran.
Dikutip dari laporan Carscoops, bobot mobil listrik terutama model SUV serta van berukuran besar tercatat jauh lebih berat daripada kendaraan bermesin bensin konvensional. Beban berlebih tersebut berasal dari penggunaan paket baterai berkapasitas besar yang memberikan tekanan fisik lebih tinggi terhadap permukaan jalan. Akibatnya jalanan menjadi lebih cepat mengalami kerusakan dan memerlukan frekuensi perawatan yang jauh lebih rutin.
Di sisi lain pemerintah China menghadapi krisis pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas umum tersebut. Peningkatan populasi kendaraan listrik secara otomatis menurunkan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di masyarakat. Kondisi ini memukul penerimaan negara dari sektor pajak bahan bakar yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan serta perbaikan jalan nasional.
Kesenjangan antara naiknya biaya perawatan dan merosotnya pemasukan pajak memaksa pemerintah setempat mencari solusi baru. Salah satu wacana yang tengah dipertimbangkan secara serius adalah penerapan pungutan biaya berdasarkan jarak tempuh kendaraan. Melalui mekanisme ini setiap pemilik mobil listrik akan dikenakan tarif tertentu sesuai dengan jumlah kilometer yang mereka lalui setiap harinya.
Skema pajak berbasis jarak tempuh tersebut diharapkan menjadi sumber pendapatan alternatif guna menambal hilangnya kontribusi dari kendaraan bermesin bensin dan diesel. Masalah ini menjadi sangat mendesak mengingat pertumbuhan kendaraan listrik di China berkembang dengan sangat cepat. Pasar otomotif saat ini juga cenderung didominasi oleh peluncuran SUV listrik bongsor dengan baterai yang sangat berat.
Penerapan kebijakan baru ini berpotensi mengubah lanskap pengeluaran para pemilik mobil listrik di masa depan. Pemerintah dituntut harus mampu menemukan titik keseimbangan yang tepat antara upaya mempercepat elektrifikasi transportasi serta menjaga kualitas jaringan jalan agar tetap layak dilalui.
