Jakarta, Motoris – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mengganti jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Jabatan Dadan Hindayana selaku Kepala BGN resmi dicopot bersama dua wakilnya yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di tengah sorotan publik di tengah kontroversi pengadaan motor listrik.
Pencopotan ini terjadi setelah mencuat kontroversi besar terkait pengadaan motor listrik yang nilainya sangat fantastis. Di bawah kepemimpinan Dadan, BGN memproses pengadaan puluhan ribu unit motor listrik yang diklaim untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan data Inaproc, terdapat dua paket pengadaan kendaraan roda dua senilai masing-masing 1,22 triliun rupiah sehingga total anggaran mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah.
Motor yang terpilih dalam katalog adalah model Emmo JVX GT dengan harga satuan mencapai 49,95 juta rupiah. Namun proyek ini dinilai janggal karena kesiapan infrastruktur purnajual merek tersebut sangat minim. Motor listrik Emmo terpantau hanya memiliki satu diler di kawasan Grogol, Jakarta Barat, yang fasilitasnya bahkan belum rampung sepenuhnya saat dipantau beberapa waktu lalu. Padahal puluhan ribu unit ini rencananya akan disebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk menjangkau daerah terpencil.
Sisi lain yang memicu polemik adalah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah menolak pengadaan tersebut namun dana tetap bisa cair karena adanya celah sistem pada Direktorat Jenderal Anggaran.
“Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin,” jelas Purbaya.
Langkah pembersihan yang dilakukan Prabowo ini menandai babak baru bagi Badan Gizi Nasional. Isu transparansi anggaran kendaraan operasional kini menjadi fokus utama bagi publik di kota-kota besar yang mengikuti perkembangan kebijakan otomotif dan pemerintahan.
