Jakarta, Motoris – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melontarkan kritik terkait rencana penerapan mandatori bioetanol 20 persen atau bioetanol E20. Sekretaris Kompartemen Pengembang Industri Gaikindo Abdul Rohim menegaskan bahwa spesifikasi teknologi mesin kendaraan yang beredar di tanah air saat ini sebagian besar belum kompetibel dengan campuran etanol tinggi.
Dalam agenda IndoEBTKE ConEx 2026 di Jakarta pada Kamis 3 September 2026, Abdul Rohim menjelaskan bahwa transisi energi tidak boleh mengabaikan kesiapan teknis pabrikan. Ia menyebutkan bahwa lompatan dari E10 ke E20 bukan perkara mudah karena menyangkut ketahanan material mesin dalam jangka panjang.
“Sebagian besar brand saat ini sudah bisa menggunakan sampai E10 tanpa adanya perubahan atau modifikasi yang signifikan. Sedangkan untuk E20, sebagian besar brand saat ini belum bisa menggunakan campuran etanol 20% atau E20 dikarenakan banyak komponen yang harus diubah atau dimodifikasi agar bisa comply dengan E20,” ungkap Abdul Rohim, dikutip Kamis (3/9/2026).
Gaikindo merekomendasikan pemerintah untuk tidak terburu-buru menetapkan aturan di atas level 5 persen tanpa pengujian komprehensif. Pengujian tersebut harus mencakup aspek statis dan dinamis guna memastikan kendaraan yang sudah ada di tangan konsumen tidak mengalami kerusakan fatal.
“Sebelum menetapkan mandatori bioetanol lebih dari 5%, sebaiknya dilakukan pengujian dahulu, baik statis maupun dinamis, untuk membuat atau menetapkan spesifikasi ban bakar yang bisa diterima kendaraan yang sudah beredar saat ini. Dengan konfirmasi akhir berupa rotes yang diguti oleh seluruh stakeholder yang terkait,” terangnya.
Selain masalah teknis, aspek ekonomi juga menjadi sorotan tajam. Karena bioetanol memiliki densitas energi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, maka konsumsi bahan bakar dipastikan akan lebih boros. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa harga biofuel seharusnya lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Dikarenakan sifat dari biofuel memiliki densitas energi yang lebih rendah dari fosil fuel, yang akan berdampak pada performance dan fuel consumption, sehingga idealnya harga biofuel haruslah lebih rendah dari fosil fuel untuk mengkompensasi selisih dari konsumsi ban bakar dengan fosil fuel, terutama pada bahan bakar campuran tinggi bioetanol,” katanya.
Abdul Rohim juga mendesak pemerintah tetap menyediakan opsi bahan bakar murni serta memberikan identitas yang sangat jelas di setiap SPBU untuk mencegah kesalahan pengisian oleh masyarakat.
“Tetap disediakan bahan bakar fosil fuel murni atau E0 dan B0 untuk kendaraan yang tidak bisa menggunakan bahan bakar campuran tinggi atau kita sebut sebagai protection grid. Dan terakhir, menghindari salah pengisian bahan bakar terutama campuran tinggi biofuel perlu adanya tanda yang jelas dipasang di SPBU agar masyarakat tidak salah memilih atau mengisi bahan bakar,” pungkasnya.
