Jakarta, Motoris – Subsidi mobil listrik baterai (battery electric vehicle/BEV) impor untuk keperluan tes pasar sekaligus completely knock down (CKD) dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di bawah road map akan berakhir tahun 2025. Selepas itu, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas insentif BEV yang sangat masif.
Insentif BEV skema CBU diatur dalam Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Insentifnya berupa tarif bea masuk (BM) 0% dari seharusnya 50%, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0% dari seharusnya 15%. Total pajak yang dibayar ke pemerintah pusat BEV CBU hanya 12% dari seharusnya 77%.
Syaratnya, pemain BEV harus membuka bank garansi dan komitmen produksi 1:1 dengan spesifikasi minimal sama. Relaksasi ini tidak akan berlaku lagi pada 2026. Kedua, skema CKD alias merakit di sini, yang terdiri atas tiga bagian, yakni normal, TKDN di bawah roadmap, dan sesuai persyaratan TKDN.
Dalam CKD normal, insentifnya berupa tarif BM impor 0% dari harusnya 10%, PPnBM 0%, PPN 12%, sehingga pajak yang harusnya bayar 37% cuma 12%. Ini diatur dalam Permenperin 29 tahun 2023.
Tarif ini juga berlaku untuk CKD dengan TKDN di bawah roadmap, sesuai Permeninvest Nomor 6/2023. Insentif ini berlaku sampai akhir 2025 dan memerlukan bank garansi serta komitmen produksi 1:1 dengan spek sama.
Terakhir, dalam skema CKD/IKD sesuai roadmap, tarif BM impor hanya 0%, PPnBM 0%, dan dapat PPN-DTP 10%, sehingga cuma bayar 2%. Total pajak BEV model begini hanya 2%. BEV juga dapat insentif BBN dan PKB 0%, sehingga otomatis bebas opsen pajak. Ini sesuai dengan Permenperin 36/2021, Permenperin 6/2022 jo. Permenperin 28/2023, dan Permenperin 29/2023.
Syaratnya, pemain harus mengikuti program low carbon emission vehicle (LCEV), mengikuti program PPN DTP, di mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku satu tahun anggaran. Catatan lain, BEV bebas bayar bea balik nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor (PKNB), sehingga tak kena opsen pajak. Mobil jenis ini juga tidak kena ganjil genap.
Melihat data-data ini, pemain BEV wajib memproduksi mobil di Indonesia. Itu pun dengan catatan harus memenuhi syarat TKDN Kemenperin, jika ingin tetap dapat subsidi pajak.
Insentif BEV banyak dinikmati pemain Cina, mulai dari BEV, Chery, dan sebangsanya. Hanya Hyundai, merek di luar Cina, yang menikmati insentif ini. Tetapi, ini wajar, lantaran Hyundai sudah investasi besar di Indonesia
Evaluasi insentif BEV juga dipicu masih rendahnya penjualan mobil jenis ini. Per April 2025, penjualan BEV baru mencapai 23 ribu unit, yang jika disetahunkan mencapai 63 ribu unit.
Jumlah itu masih jauh di bawah target kuantitatif produksi BEV dalam Permenperin Nomor 6 Tahun 2022 yang mencapai 400 ribu unit. Pada 20230 da 2040, produksi BEV ditargetkan mencapai 600 ribu unit dan 1 juta unit.
Pemerintah juga mengkaji pemberian insentif untuk produk otomotif berteknologi lain, seperti hybrid electric vehicle (HEV) hingga hidrogen. Perluasan insentif ini diperlukan untuk menggairahkan pasar mobil yang turun dalam dua tahun terakhir.
Sementara itu, ekonom mengusulkan pemerintah memberikan insentif fiskal bagi mobil berdasarkan tingkat emisi. Pada titik ini, mobil hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV) dan LCGC layak diberikan PPN DTP dengan besaran lebih rendah dari BEV. Sebagai contoh, HEV bisa diberikan PPN DTP 5%, sedangkan LCGC bisa 3%. Tahun ini, HEV mendapatkan PPnBM DTP 3%, demikian pula dengan LCGC.
Nilai tambah pemberian insentif ke HEV dan LCGC bakal lebih besar dibandingkan BEV. Sebab, TKDN HEV dan LCGC jauh di atas BEV, yakni 50% lebih, dibandingkan BEV yang paling banter hanya 40%.
Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan lagi insentif PPnBM-DTP mobil rakitan lokal bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE), seperti yang dilakukan pada 2021 untuk merespons pandemi Covid-19. Pada tahun itu, penjualan mobil bangkit menjadi 887 ribu unit dari tahun 2020 sebanyak 578 ribu unit.
Pasar mobil kemudian pulih menembus 1 juta unit pada tahun 2022. Pasar mobil kemudian turun pada 2024 menjadi 865 ribu unit pada 2024, seiring pelemahan daya beli masyarakat, pengetatan kredit, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Per April 2025, penjualan mobil turun 2,9% menjadi 256 ribu unit, dibandingkan periode sama tahun lalu 264 ribu unit.
Jika angka itu disetahunkan, penjualan mobil 2025 turun 11% menjadi 769 ribu unit. Artinya, penjualan mobil telah turun selama dua tahun beruntun dan layak disebut sedang mengalami krisis.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendukung evaluasi insentif otomotif demi memajukan industri nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa mengucurkan insentif pajak, mengingat porsi komponen ke harga mobil saat ini sangat tinggi, sekitar 50%.
Dengan pemberian insentif, total penjualan mobil bisa meningkat, bahkan menyentuh titik optimal 3 juta unit per tahun, setara dengan Meksiko. Hitungan ini berdasarkan rata-rata penjualan mobil bekas per tahun yang mencapai 2 juta unit. Artinya, jika jumlah itu dialihkan ke mobil baru, penjualan bisa mencapai 3 juta unit.
Demikian rangkuman keterangan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mahardi Tunggul Wicaksono, Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, dan peneliti LPEM UI Riyanto dalam diskusi “Menakar Efektivitas Insentif Otomotif,” yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (19/5/2025).
