Jakarta, Motoris – Rupiah diprediksi terus melemah dan menyentuh Rp 16 ribu per dolar AS pada akhir 2022, setelah menembus Rp 15 ribu, berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia (BI), Rabu (6/7/2022), seiring maraknya tekanan eksternal berupa stagflasi dan reli kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Ini gawat, karena bisa membuat harga mobil dan motor terbang tinggi.
Sebab, kita tahu, sebagian suku cadang dan bahan baku masih diimpor dengan menggunakan dolar AS, kendati tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sudah tinggi. Risiko depresiasi rupiah menambah derita pabrikan otomotif, yang kini tengah dihajar krisis chip. Ini membuat inden mobil dan motor baru panjang.
Bhima Yudhistira, direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai, pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah diprediksi sebelumnya, karena tekanan eksternal menguat. Dia menaksir rupiah terus melemah hingga Rp 16 ribu per dolar AS pada akhir 2022.
Saat ini, kata dia, pelemahan nilai tukar rupiah baru awal. Sebab, tekanan berikutnya akan datang saat Fed Fund Rate atau suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) dikerek lagi.
“Sinyal resesi ekonomi secara global seperti yang disampaikan oleh berbagai lembaga keuangan menjadi kekhawatiran mendasar pelaku pasar. Misalnya, proyeksi Citigroup terkait risiko dunia mengalami resesi dalam 18 bulan ke depan kini mencapai 50%,” kata dia, Rabu (6/7/2022).
Di saat yang sama, dia menegaskan, Bank BI masih menahan suku bunga acuan. Padahal, inflasi Juni 2022 secara tahunan naik menjadi 4,35%. Imbasnya, arus keluar dana asing tinggi.
“Kita harus mempersiapkan diri dalam skenario yang terburuk. Contohnya, inflasi naik akan memicu daya beli masyarakat terkontraksi. Kemudian pendapatan dari ekspor komoditas yang selama ini menopang surplus perdagangan bisa berbalik arah, akibat penurunan harga,” kata dia.
Dia mencatat, harga minyak sawit (CPO) dan batu bara menurun dalam sebulan terakhir. Imbasnya, APBN bisa defisit, sehingga beban pembayaran bunga utang, terutama surat berharga negara (SBN) meningkat tajam.
Masyarakat, kata Bhima, harus segera lakukan ikat pinggang, mengatur dana darurat, dan alihkan investasi ke aset yang aman baik dolar maupun emas. Sebab, kita tidak tahu secara pasti, apakah dua tahun ke depan resesi akan berakhir, karena seluruh negara sedang mempersiapkan cadangan pangan secara agresif.
Seiring dengan itu, dia menyarankan beberapa kebijakan untuk menahan pelemahan rupiah. Pertama, KSSK perlu melakukan beberapa hal dalam jangka pendek, seperti melakukan stress test terhadap perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lain terkait dampak resesi di AS, keluarnya modal asing, dan kenaikan suku bunga yang eksesif.
Kedua, dia menyatakan, BI perlu segera menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) dari posisi saat ini 3,5%, sebagai langkah pre-emptive untuk menghadapi tekanan inflasi di semester II-2022. Ketiga, memperbaiki jaring pengaman sistem keuangan terutama skenario bail in. Keempat, menambah negara mitra local currency settlement dan berikan insentif lebih besar bagi pelaku usaha ekspor agar menukar devisa dolar dengan rupiah
Kemudian, tingkatkan serapan investor domestik dalam SBN untuk mencegah volatilitas akibat keluarnya investor asing di pasar obligasi. Selanjutnua, ketiga pemain utama harus berada di depan, yakni, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu. SInergi antarketiga lembaha ini penting. Sebab, hubungan fiskal-moneter harus kompak dan jangan ada ego sektoral yang hambat harmonisasi kebijakan.
Dia juga menyarankan BI menyesuaikan giro wajib minimum (GWM), meningkatkan LTV, misalnya, untuk mendorong permintaan properti yang berkelanjutan. BI dan OJK juga harus berkoordinasi agar bank cepat melakukan transmisi penurunan suku bunga kredit sebelum era suku bunga rendah berakhir. Bunga yang masih rendah harus dimanfaatkan untuk memacu penyaluran kredit, khususnya ke sektor produktif, seperti pertanian, industri manufaktur, dan konstruksi.
Pemerintah, kata dia, juga perlu mempertebal alokasi subsidi energi dan pangan, termasuk pupuk subsidi. Jaring pengaman sosial saat pandemic, seperti PEN, jangan terburu-buru dipangkas. Sebaliknya, pemerintah perlu menambah penerima program keluarga harapan PKH dari 10 juta menjadi 15 juta keluarga penerima untuk melindungi 40% pengeluaran terbawah dari gejolak kenaikan harga pangan.
“Perkuat penerbitan utang dengan bunga yang relatif murah. Dominasi SBN dalam utang cukup berisiko karena yield terus meningkat,” kata dia.
Sementara itu, untuk OJK, Bhima menyarankanLembaga ini mempersiapkan protokol manajemen krisis, khususnya penguatan pengawasan konglomerasi perbankan. OJK perlu memonitoring perbankan yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar keuangan global, melakukan pencegahan terhadap risiko gagal bayar perusahaan perusahaan dengan rasio utang tinggi, menyeleksi ketat startup yang ingin IPO saham untuk mewaspadai tech bubble.
“Perhatikan juga bank yang masih memiliki jumlah restrukturisasi pinjaman yang tinggi, apakah bank perlu diberikan relaksasi lanjutan, misalnya,” kata dia. (avn)
Discussion about this post