Jakarta, Motoris – Impor otomotif makin tak terkendali, yang dipicu banjir mobil listrik baterai (BEV) asal Cina, seiring adanya subsidi masif dari pemerintah. Semester I-2025, impor otomotif/kendaraan dan bagiannya (HS 87) melonjak 31% menjadi US$ 5,3 miliar dari US$ 4 miliar.
Data itu dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip Kamis (7/8/2025). Pada periode yang sama, ekspor otomotif alias kendaraan dan bagiannya hanya tumbuh 11% menjadi US$ 5,6 miliar dari US$ 5,1 miliar.
Dari data itu kita bisa sebut surplus perdagangan otomotif Indonesia menciut dari tadinya US$ 1,1 miliar menjadi tinggal US$ 300 juta. Bukan mustahil, ke depan, perdagangan otomotif Indonesia akan defisit akibat serbuan mobil impor Cina.
Saat ini, BEV impor Cina dimanjakan oleh subsidi pajak masif pemerintah, yang mencapai 65%. Jika ditambah dengan pemerintah daerah, subsidi mobil Cina bisa di atas 85%, dengan asumsi tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) 20% dan pajak kendaraan bermotor (PKB) 2%. Sudah begitu, mobil listrik bebas opsen pajak.
Subsidi masif itu merupakan warisan kebijakan pemerintahan dahulu yang sangat pro-mobil listrik. Segala cara dilakukan agar mobil listrik laku. Narasi Indonesia menjadi hub BEV dunia pun dibangun, lantaran punya nikel terbesar di dunia.
Sayangnya, mereka lupa, Cina tidak memakai baterai lithium ion yang mengandung nikel. Mereka lebih memilih memakai baterai LFP tanpa nikel, sesuatu yang tidak ada di Indonesia.
Hanya Hyundai yang memakai baterai lithium ion. Sayang, Hyundai yang sudah mengucurkan investasi besar, sekitar US$ 3 miliar, dihajar kebijakan subsidi BEV impor dan CKD numpang rakit.
Insentif BEV skema CBU dalam rangka tes pasar diatur dalam Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Insentifnya berupa tarif bea masuk (BM) 0% dari seharusnya 50%, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0% dari seharusnya 15%. Total pajak yang dibayar ke pemerintah pusat BEV CBU hanya 12% dari seharusnya 77%.
Syaratnya, pemain BEV harus membuka bank garansi dan komitmen produksi 1:1 dengan spesifikasi minimal sama. Kedua, skema CKD alias merakit di sini, yang terdiri atas tiga bagian, yakni normal, TKDN di bawah roadmap, dan sesuai persyaratan TKDN. Insentif ini akan habis pada akhir 2025, kecuali jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan sampai tahun depan.
Dalam CKD normal, insentifnya berupa tarif BM impor 0% dari harusnya 10%, PPnBM 0%, PPN 12%, sehingga pajak yang harusnya bayar 37% cuma 12%. Ini diatur dalam Permenperin 29 tahun 2023.
Tarif ini juga berlaku untuk CKD dengan TKDN di bawah roadmap, sesuai Permeninvest Nomor 6/2023. Insentif ini berlaku sampai akhir 2025 dan memerlukan bank garansi serta komitmen produksi 1:1 dengan spek sama.
Terakhir, dalam skema CKD/IKD sesuai roadmap, tarif BM impor hanya 0%, PPnBM 0%, dan dapat PPN-DTP 10%, sehingga cuma bayar 2%. Total pajak BEV model begini hanya 2%. Ini sesuai dengan Permenperin 36/2021, Permenperin 6/2022 jo. Permenperin 28/2023, dan Permenperin 29/2023.
Syaratnya, pemain harus mengikuti program low carbon emission vehicle (LCEV), mengikuti program PPN DTP, di mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku satu tahun anggaran. Catatan lain, BEV bebas bayar bea balik nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor (PKNB), sehingga tak kena opsen pajak. Mobil jenis ini juga tidak kena ganjil genap. (gbr)
